Polling

Menurut Anda Website ini?
 

Kalendar Kegiatan

«
<
March 2017
>
»
S M T W T F S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Peraturan dan Tata Cara
Wednesday, 22 December 2010 08:37

Berikut ini adalah tautan informasi mengenai Jaringan Dokumentasi dan Produk Hukum Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

http://jdih.ristekdikti.go.id/

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi berkaitan erat dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Setiap informasi hukum merupakan kategori Informasi Publik yang wajib disediakan kepada publik. Penyediaan informasi ini berada dalam tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Riset dan Teknologi yang merupakan anggota JDIHN. JDIH merupakan wadah kerjasama pendayagunaan dokumen dan informasi sebagai pilar pembangunan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan masyarakat cerdas hukum terutama di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat masif, personal untuk mampu menghadapi tantangan geografis yang merupakan salah satu kunci utama kesuksesan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Oleh karena itu JDIH Kementerian Riset dan Teknologi berperan strategis sebagai sarana pelayanan dan keterbukaan informasi  publik untuk mengakses dokumentasi dan informasi hukum untuk berbagai kepentingan dan sekaligus sebagai sarana untuk mengakomodasikan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan hukum. JDIH berperan sebagai rujukan  dalam rangka pengambilan putusan (kebijakan) dan penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan sarana peningkatan kapasitas (capacity building) dalam rangka  peningkatan kualitas  kinerja yang pada akhirnya diikuti peningkatan  kesejahteraan aparatur Negara.

Melalui sarana JDIH ini diharapkan agar mampu mempercepat penyediaan akses informasi hukum untuk mewujudkan  pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIHN sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk mendukung layanan informasi hukum kepada publik JDIH Kemenristek dibentuk dengan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 245/M/Kp/IX/2011, ditetapkan tanggal 26 September 2011 dan dikelola oleh Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Keppres 91 Tahun 1999 dicabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan dalam menudukung penyelenggaraan JDIHN yang terpadu dan terintegrasi).

Dengan dibentuknya JDIH Kementerian Riset dan Teknologi, maka peran pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum diwajibkan untuk mampu menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

JDIH Kementerian Riset dan Teknologi dibentuk dengan tujuan:

  1. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIHN maupun dengan institusi pemerintah dan institusi lainnya yang bergerak di bidang layanan dokumentasi dan informasi hukum;
  2. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  3. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan antar sesama Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  4. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Peran JDIH Kementerian Riset dan Teknologi, berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, mempunyai tugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan dipublikasikan, dengan menyelenggarakan fungsi yaitu :

  1. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Kementerian Riset dan Teknologi;
  2. Membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
  3. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Riset dan Teknologi;
  4. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Riset dan Teknologi;
  5. Melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi di Kementerian Riset dan Teknologi minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
  6. Menyampaikan laporan tahunan setiap bulan Desember kepada pusat JDIHN.

Akhir kata, kami tetap mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari masyarakat dan pengguna JDIH Kementerian Riset dan Teknologi sehingga fasilitas dan layanan yang terdapat di website ini dapat terus di update untuk penyempurnaannya. Kami mengharapkan seluruh masyarakat di Indonesia dapat memahami dan sadar hukum sehingga seluruh aktivitas di masyarakat dan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang kita harapkan.

 

Hormat kami,

 

JDIH Kementerian Riset dan Teknologi

 

Search





Kopertis wilayah VIII : Bali, NTT, dan NTB
Jalan Trengguli 1, Penatih, Denpasar, BALI. Telp. (0361) 462964